Menunggu Solusi Konstitusi atas Problematika Kawin Beda Agama

Perkawinan beda agama terus menuai persoalan hukum. Pangkal persoalannya adalah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Kini sedang diuji menggunakan perspektif konstitusi.

Saatnya Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Penataan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi harapan pemerintah pusat dalam membina hubungan dengan pemerintah daerah. Revisi Undang-Undang (RUU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang

UU Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen

Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) disetujui DPR menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Kamis (25/9). UU JPH setidaknya memberikan kepastian hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan barang konsu

Bagian Hukum Gelar Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Dalam rangka menciptakan good governance dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang untuk seluruh pegawai

Perubahan Tarif Retribusi Administrasi Kependudukan di Pemerintah Kota Yogyakarta

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya

scroll up