Penyusunan Prolegnas Diharapkan Tripatrit

DPD menjadi lembaga yang ikut mengawal proses legislasi nasional dalam a triparty system in the law making process antara DPR, DPD, dan Pemerintah,” ujarnya di Gedung DPD.

MK: Negara Langgar Prinsip Pengelolaan SDA

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2013

Menunggu Solusi Konstitusi atas Problematika Kawin Beda Agama

Perkawinan beda agama terus menuai persoalan hukum. Pangkal persoalannya adalah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Kini sedang diuji menggunakan perspektif konstitusi.

Saatnya Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Penataan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi harapan pemerintah pusat dalam membina hubungan dengan pemerintah daerah. Revisi Undang-Undang (RUU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang

UU Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen

Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) disetujui DPR menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Kamis (25/9). UU JPH setidaknya memberikan kepastian hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan barang konsu

scroll up