Penataan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi harapan pemerintah pusat dalam membina hubungan dengan pemerintah daerah. Revisi Undang-Undang (RUU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang
UU Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen
Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) disetujui DPR menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Kamis (25/9). UU JPH setidaknya memberikan kepastian hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan barang konsu
Bagian Hukum Gelar Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
Dalam rangka menciptakan good governance dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang untuk seluruh pegawai
Perubahan Tarif Retribusi Administrasi Kependudukan di Pemerintah Kota Yogyakarta
Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya
Penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan salah satu budaya daerah melalui penggunaan busana tradisional Yogyakarta, maka perlu mengatur mengenai penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta di Lingkungan Pemer
