Pemerintah Jamin Keadilan bagi Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan menjamin sepenuhnya pemerintah akan memberikan keadilan yang setimpal pada keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu dan korban penghilangan paksa di era orde baru.

Albert mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang kabinet terbatas akhir tahun lalu di Istana Negara telah memerintahkan kepada Menko Polhukam, Menkumham, dan Kapolri untuk segera memproses pembentukan pengadilan HAM ad hoc sesuai dengan amanat yang diberikan UU.

"Jadi kebijakan pembuatan pengadilan HAM ad hoc telah dilakukan. Dan saya di sini menyukuri bahwa pembentukan pengadilan HAM adhoc itu tidak lama lagi," kata Albert saat menjadi pembicara diacara diskusi dan peluncuran buku 'Menapaki jalan panjang; potret 15 tahun advokasi peristiwa penghilangan paksa di Indonesia yang dilaksanakan di sekretariat Kontras, Jakarta, Selasa (19/3).

Pengadilan HAM ad hoc tersebut, kata Albert, bisa menjadi jalan keluar dan memberikan jaminan keadilan pada para keluarga korban pelanggaran HAM dan penghilangan paksa. "Jadi saya berharap para ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama keluarga orang hilang ini, harus mendapatkan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM itu. Itu yang paling penting yang harus ditegaskan," kata Albert.

Untuk menjamin agar kasus pelanggaran HAM dan penghilangan orang secara paksa tersebut tidak berulang kembali, pemerintah harus melakukan ratifikasi konvensi hak asasi manusia, terutama artikel mengenai penghilangan orang secara paksa.

"Apakah ada garansi agar kasus orang hilang itu tidak terulang lagi? Maka harus ada ratifikasi mengenai konfensi penghilangan orang secara paksa. Dan ratifikasi konvensi itu merupakan suatu jaminan bagi kita semua," tukasnya.


Editor: Edwin Tirani

 

(sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/03/19/1/139735/Pemerintah-Jamin-Keadilan-bagi-Keluarga-Korban-Pelanggaran-HAM)

scroll up